1. Pendahuluan: Kegelisahan di Mimbar dan Parlemen

Dalam diskursus modern, sering muncul sebuah dikotomi yang seolah memaksakan pilihan sulit bagi umat: “Haruskah seorang religius menjauhi politik demi menjaga kesucian agamanya?”

Narasi yang memisahkan kesalehan spiritual dari urusan kenegaraan ini telah mengakar begitu kuat, seolah-olah hal tersebut adalah doktrin teologis yang mapan. Namun, sebagai analis sosial dan sejarawan pemikiran, kita harus menyadari bahwa gagasan “agama terpisah dari politik” adalah sebuah fenomena muhdath—sebuah inovasi modern yang sengaja dikonstruksi.

Ini bukanlah ajaran murni yang lahir dari rahim tradisi Islam, melainkan sebuah rekayasa sejarah yang dirancang untuk melemahkan peran strategis iman dalam ruang publik.

2. Mitos “Ulama Apolitis” sebagai Instrumen Hegemoni

Upaya isolasi ulama dari urusan pemerintahan merupakan strategi yang dipopulerkan oleh kaum sekular dan kolonialis—seperti Perancis di Aljazair—untuk memuluskan agenda mereka. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran budaya, melainkan taktik sistemik agar para penjajah dapat memanipulasi bangsa tanpa hambatan dari tokoh agama yang memiliki integritas dan basis massa yang kritis.

Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi menyebut klaim kolonial ini sebagai “nada yang menjijikkan” (al-naghmah al-mamjujah). Ketika kolonialisme merasa terganggu oleh kepemimpinan ulama, mereka akan memaksakan narasi agar ulama tetap berada di dalam masjid dan sudut-sudut zawiyah, membatasi diri hanya pada hukum ritual tanpa menyentuh urusan kekuasaan.

3. Masjid sebagai Episentrum Kedaulatan: Perspektif Ibnu Taimiyah

Jika kita menilik kembali sejarah melalui kacamata Ibnu Taimiyah, fungsi asli masjid di era kenabian jauh melampaui sekadar tempat ibadah ritual. Dalam Majmu’ Al Fataawa beliau menekankan bahwa masjid adalah “tempat bagi para pemimpin dan tempat berkumpulnya umat”.

Masjid Nabawi adalah jantung administrasi negara dan pusat komando strategi. Dalam tradisi klasik, masjid berfungsi sebagai:

• Pusat Legitimasi Politik: Tempat pelaksanaan baiat dan penunjukan pemimpin tertinggi umat.
• Markas Komando Militer: Lokasi penyusunan strategi perang dan pengukuhan panji-panji (al-liwa wa al-rayat).
• Pusat Administrasi Publik: Tempat pengangkatan gubernur (umara) serta penunjukan perwakilan masyarakat (ta’rif al-’urafa).
• Ruang Konsultasi Publik: Wadah diskusi bagi umat untuk urusan duniawi dan keagamaan yang mendesak.

4. Logika Al-Ibrahimi: Intelektualitas dan Integritas Ulama

Asosiasi Ulama Aljazair menegaskan: seorang ahli agama yang tidak memahami peta politik sebenarnya belum layak disebut ulama. Jika orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan ketakwaan meninggalkan panggung politik, maka ruang kekuasaan tersebut secara otomatis akan diisi oleh mereka yang jahil, amoral, dan oportunis.

Al-Ibrahimi memperingatkan bahwa tanpa keterlibatan ulama, pemimpin yang tidak kompeten akan “menenggelamkan kapal bangsa” (yughriqu al-safinah). Ilmu melindungi ulama agar tidak dimanipulasi, sementara agama mencegah mereka untuk memperdagangkan hak-hak rakyat.

5. Studi Kasus Aljazair: “Putra Ibnu Badis, Bukan Putra Paris”

Teladan nyata terlihat pada sosok Abd al-Hamid ibn Badis. Beliau menegaskan bahwa agama dan politik adalah satu kesatuan dalam membangkitkan martabat bangsa. Ibn Badis tidak hanya mengajar teks klasik, tetapi juga berjuang di jalur konstitusi demi kemerdekaan.

6. Bahaya Ruang Hampa: Etika Ketuhanan dalam Konstitusi

Pengabaian nilai agama dalam politik sering kali berujung pada malapetaka sosial. Upaya memaksakan sekularisme yang mengabaikan nilai masyarakat dipandang sebagai bentuk pengabaian kompas etika. Keterlibatan politik ulama bukanlah ambisi kekuasaan, melainkan mekanisme pertahanan untuk mencegah penguasaan bangsa oleh pihak yang tidak bermoral.